Dewan Ketahanan Nasional Libatkan MES Rumuskan Strategi Akselerasi Ekonomi Syariah untuk Ketahanan Perekonomian Nasional

Dewan Ketahanan Nasional Libatkan MES Rumuskan Strategi Akselerasi Ekonomi Syariah untuk Ketahanan Perekonomian Nasional

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI mengadakan rapat penyusunan kerangka acuan terkait strategi penguatan ekonomi untuk ketahanan nasional pada Senin, 13 Juni di kantor Wantannas, Jakarta Pusat.

Mengusung topik “Akselerasi Penerapan Ekonomi Syariah untuk Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional”, rapat ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan di bidang ekonomi, salah satunya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang wakili oleh Karuniana Dianta Arfiando Sebayang selaku Komite Pengebangan Kawasan Industri Halal Pengurus Pusat MES.

Dalam forum tersebut, Dianta menegaskan bahwa, visi mewujudkan Indonesia sebagai pusat Industri halal dunia merupakan salah satu langkah futuristis untuk menguatkan ketahanan nasional terutama di bidang ekonomi. Visi tersebut menurutnya perlu diakselerasi dengan penguatan sinergi dan kolaborasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dianta mengatakan bahwa saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal memegang peran krusial sebagai akselerator pengembangan ekonomi syariah didukung oleh berbagai pihak melalui akselerasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha, terutama kalangan UMK. Dirinya pun menyoroti program self declare yang sangat membantu pelaku UMK yang saat ini masih mengalami kesulitan ketika ingin mendapat sertifikat halal. Menurutnya, self declare yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produksi Halal (PPPH) dapat membantu pelaku UMK untuk menyiapkan produknya agar berstatus halal.

Dianta Kemudian mengemukakan sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk penguatan industri halal, di antaranya penguatan peran dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, penguatan dukungan pemerintah untuk aktivitas pendampingan proses sertifikasi halal UMK, dan menambah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang saat ini masih sangat minim, tercatat baru tiga LPH yang bisa beroperasi yaitu Sucofindo, LPPOM MUI, dan Surveyor Indonesia.

Hasil dari rapat ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna penyusunan dan perumusan naskah kebijakan dinamis pada rapat terbatas bersama Setjen Wantannas yang akan dilakukan dalam waktu dekat. 

Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi Maramis

Editor: Herry Aslam Wahid

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *