Tanggapi Isu Miring, IHLC Gelar FGD Pariwisata Halal


Jakarta – Pariwisata halal global tengah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan State of The Islamic Economy Report 2018/2019, pada tahun 2017, pariwisata halal mencatatkan nilai pasar sebesar USD 177 miliar dan diperkirakan akan tumbuh secara stabil hingga mencapai USD 274 miliar pada tahun 2023. Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, Indonesia seolah tidak ingin tertinggal menangkap peluang ini. Pada Maret 2019, sebuah lembaga pemeringkat internasional menempatkan Indonesia bersama dengan Malaysia pada peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia.

Meski memiliki citra positif di kancah global, pariwisata halal Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dalam negeri. Akhir-akhir ini viral di media sosial opini yang cenderung negatif terkait pariwisata halal. Sebagian besar opini menyoroti penyelenggaraan konsep pariwisata halal yang dinilai terlalu kaku dan tidak mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Lebih spesifik, pada kasus-kasus penyelenggaraan pariwisata halal dengan pemisahan gender seperti yang terjadi di Pantai Santen dan Gunung Rinjani.

Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) sebagai lembaga yang concern di bidang gaya hidup halal berusaha merespon isu ini dengan menyelenggarakan diskusi tertutup bertajuk Focus Group Discussion Halal Tourism Indonesia pada Rabu (10/7) bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta. Turut hadir dalam diskusi para peserta sebanyak 20 orang yang berasal dari para pelaku industri perhotelan dan perjalanan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta perwakilan dari beberapa asosiasi ekonomi syariah. Diskusi dipimpin secara langsung oleh Sapta Nirwandar selaku Ketua IHLC.

“Pariwisata halal itu bukan hal yang baru. Indonesia telah memulai gagasan pariwisata halal dari dulu dengan diselenggarakannya beberapa FGD di topik ini. Ketika pertama kali dicanangkan, digunakan istilah wisata syariah. Seiring berjalannya waktu, istilah ini berkembang dan dipengaruhi oleh nomenklatur yang digunakan di kancah global, di antaranya wisata religi, pariwisata ramah muslim, hingga akhirnya digunakan istilah pariwisata halal yang dinilai lebih inklusif dan universal”, ujar Sapta yang juga pemerhati di bidang pariwisata halal.

Menanggapi viralnya opini yang menyudutkan gagasan pariwisata halal, forum diskusi menilai bahwa hal tersebut pada dasarnya disebabkan oleh adanya kesalahpahaman mengenai definisi dan konsep pariwisata halal yang digagas oleh para aktivis ekonomi syariah. Masih banyak masyarakat yang memahami pariwisata halal dengan perspektif yang sempit sehingga pada pelaksanaannya seringkali menjadi kaku dan tidak praktis. Karenanya, dibutuhkan upaya-upaya strategis secara bertahap (tadarus) dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan seperti adat, kebiasaan, dan karakter masyarakat setempat. Selain itu, pemangku kepentingan diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi agar masyarakat memiliki pemahaman konsep pariwisata halal secara komprehensif.

“Berdasarkan hasil diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal akan lebih tepat bila dimaknai dalam konteks pelayanan (service), bukan mengedepankan pengaturan pada wisatawan (visitor management) dan bukan juga pada zonasi wisatanya,” pungkas Sapta. (PN)

About the author: ekonomis

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.