Kemenkeu Kaji Peraturan Perpajakan untuk Industri Digital

Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, sejauh ini pemerintah kesulitan untuk merumuskan skema perpajakan bagi ekonomi digital. Sebab hak pemajakan tidak jelas. Namun demikian, Kemkeu mulai mengkaji peraturan perpajakan di dalam negeri untuk mengantisipasi perkembangan e-commerce. Salah satu tujuannya agar pemerintah dapat membuat aturan yang menegaskan kewajiban perusahaan over-the-top (OTT) sebagai wajib pungut PPN atas produk yang dijual di Indonesia.

Kemenkeu juga merumuskan skema PPh bagi perusahaan digital. “Sekarang negara-negara di dunia sedang berpikir, bagaimana mengatur yang fair,” kata Suahasil.

Selain dari sisi regulasi, Kementerian Keuangan juga membuat direktorat baru di Direktorat Jenderal Pajak untuk mengantisipasi tren digital. Namanya Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. “Selama ini e-commerce melaporkan data transaksi kemana-mana. Dengan direktorat baru ini, (data) e-commerce bakal fokus,” kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Senin (8/7). yang dikutip dari laman kontan.id

Bagi pajak, tanpa data yang jelas, penerimaan pajak dari e-commerce belum terkontrol. “PPh (pajak penghasilan, mayoritas sudah (bayar), sedangkan PPN (pajak pertambahan nilai), ada yang sudah bayar, kan dia punya toko offline juga,” kata Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak.

Sebagai informasi selama kurun waktu 4 tahun terakhir, e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan hingga 500 persen. Riset terbaru Google dan Temasuk dalam laporan e-Conomy SEA 2018 menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia tahun ini mencapai US$27 miliar atau sekitar Rp391 triliun. Angka tersebut menjadikan transaksi ekonomi digital Indonesia berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 49 persen. 

Sumber: kontan

About the author: ekonomis

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.