Melihat pentingnya kemitraan strategis dalam mengembangkan Pertashop dan ekonomi desa di Jawa Barat, Pertamina Patra Niaga gelar sosialisasi Program Pemberdayaan Ekonomi untuk Usaha Kecil, Bumdes, dan Pesantren Berbasis Pertashop Wilayah Jawa Barat pada Jumat (23/02) di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kab. Bandung.
Regional Manager Retail Sales Regional Jawa Bagian Barat, Fanda Krismianto, menyoroti beberapa poin krusial. Di antaranya laporan Pertashop sebagai unit bisnis Pertamina, menargetkan pertumbuhan BIP dengan omzet mencapai 300-400 juta rupiah dalam tiga sampai empat tahun.
“Saat ini, terdapat enam area manajer di Jawa Barat, dengan Cirebon menjadi wilayah yang memiliki 535 Pertashop. Namun, baru sebagian kecil dari total Pertashop yang telah berkontrak definitif,” ungkap Fanda.
Fanda menjelaskan, meskipun telah selesai penerapan Online Single Submission (OSS), masih terdapat kendala dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pada saat yang sama, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini.
“Selain itu, pengelolaan situs web PBG dan SLF juga menjadi tantangan, terutama bagi mitra yang kurang familiar dengan teknologi,” imbuhnya.
Fanda Krismianto menyoroti pentingnya ekosistem bisnis Pertashop yang melibatkan berbagai BUMN, seperti BRILink, Pupuk Indonesia, Pegadaian, Bulog, dan Pos Indonesia. Selain itu, ada potensi pengembangan bisnis lain seperti pelumas, LPG, dan produk Pertamina lainnya.
Di sisi lain, kehadiran Pertashop juga membawa dampak positif bagi ekonomi lokal, termasuk peningkatan pendapatan pajak daerah, peluang usaha, dan pemerataan penyediaan energi.
“Ini memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk berpartisipasi dalam menyediakan energi,” jelasnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan tantangan yang belum terselesaikan, seperti penyelesaian kontrak definitif sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta pengawasan terhadap niaga BBM sesuai ketentuan untuk menjaga kualitas dan keselamatan masyarakat.
Sejalan dengan pernyataan Fanda Krismianto terhadap pentingnya kemitraan strategis, Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Supriyadi, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pertashop guna menggerakkan ekonomi desa.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa perkembangan desa dari yang semula tertinggal hingga menjadi desa yang berdaya saing telah terlihat.
“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan desa secara efektif. Fokus utama adalah sektor pangan, sumber air, dan energi, yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa,” ujar Supriyadi.
Pentingnya peran BUMDes sebagai entitas badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki modal yang didukung oleh dana desa dan dukungan dari lembaga keuangan, seperti Himbara, menjadi penekanan dalam pertemuan tersebut.
“Melalui kerjasama dengan Pertashop, BUMDes dapat memanfaatkan modal hukum, modal usaha, dan NIB yang dimilikinya untuk memperluas cakupan usaha dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.
Mantan Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut juga menyoroti pentingnya lokasi strategis Pertashop, serta upaya bersama dengan pemerintah daerah untuk mempermudah proses izin dan persyaratan lainnya.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan sehari-hari dan peluang ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, desa-desa di seluruh Indonesia dapat terus berkembang menuju kemajuan yang berkelanjutan,” harapnya.
Penulis: Muhammad Lutfi N.S. | Editor: Herry Aslam Wahid
Sumber gambar: Dokumentasi pribadi
