Kemudahan transaksi keuangan digital yang menghadirkan kepraktisan sekaligus risiko penipuan mendorong Pengurus Wilayah MES Kalimantan Selatan menyelenggarakan talkshow on air pada Jumat (27/2) dengan mengangkat isu keamanan data sebagai fokus utama.
Forum edukasi yang bekerja sama dengan Radio Suara Al Jihad Banjarmasin dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi sarana sosialisasi bahaya serta pencegahan penipuan digital kepada masyarakat.
Asisten Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen & LMS OJK Kalsel, Andy Rahman Yuliman, mengungkapkan bahwa kejahatan transaksi keuangan secara global telah menimbulkan kerugian yang nilainya dapat disejajarkan dengan perdagangan narkoba.
“Di Kalimantan Selatan sepanjang 2025, kerugian yang dilaporkan ke OJK mencapai Rp56 miliar. Bahkan hingga Februari tahun ini saja, laporan kerugian sudah menembus Rp26 miliar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, modus yang marak terjadi antara lain phishing, penyebaran pesan digital untuk memancing korban mengikuti arahan pelaku, serta social engineering melalui jebakan di media sosial, seperti file undangan pernikahan palsu, pengumuman undian, hingga tautan mencurigakan.
“Ada pula scam investasi dengan iming-iming keuntungan tidak masuk akal. Kini bahkan berkembang menggunakan teknologi AI melalui deepfake dan voice cloning untuk memalsukan wajah dan suara,” jelasnya.
Menurut Andy, penguatan literasi keamanan data menjadi langkah penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam berbagai modus penipuan yang semakin canggih.
Bagi korban, ia menyarankan agar segera memblokir rekening melalui call center resmi perbankan dan melapor ke layanan OJK melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC).
“Ke depan, OJK akan membuka IASC di tiap kabupaten untuk mengantisipasi meningkatnya kasus penipuan transaksi keuangan,” ujarnya.
OJK juga terus mengampanyekan prinsip keamanan transaksi melalui dua pilar utama, yakni Legal dan Logis (2L), sebagai panduan sederhana sebelum melakukan aktivitas keuangan.
Sementara itu, Dewan Pakar MES Kalsel, Mochammad Arif Budiman, menyoroti tingginya kerentanan masyarakat terhadap penipuan digital. Berdasarkan Global Fraud Index 2025, Indonesia berada di peringkat kedua negara paling rentan terhadap penipuan dari 112 negara yang disurvei.
Ia menegaskan bahwa kesadaran terhadap keamanan data harus dimulai dari kebiasaan sederhana.
“Jangan mudah membagikan foto KTP, paspor, boarding pass, atau data pribadi lainnya. Hindari pula mengunduh aplikasi yang tidak jelas keamanannya,” tegas Arif.
Ia menambahkan, lansia menjadi kelompok paling rentan karena keterbatasan literasi digital. Selain itu, mahasiswa, remaja, hingga ibu rumah tangga juga kerap menjadi sasaran penipuan lowongan kerja maupun investasi usaha.
“Biasakan selalu melakukan cross check, jangan tergiur keuntungan instan, dan gunakan pengamanan seperti otentikasi dua faktor,” tambahnya.
Melalui talkshow ini, masyarakat diharapkan semakin waspada dan cerdas dalam menjaga transaksi digital sekaligus memperkuat Keamanan Data pribadi di tengah perkembangan modus penipuan yang terus berevolusi.
Pewarta : Muhammad Lutfi N.S. | Editor : Alfath Shifa G.
Foto : Dokumentasi MES
Eksplorasi konten lain dari Masyarakat Ekonomi Syariah
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
