Posisi Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan dengan kekuatan sektor maritim membuka peluang pengembangan pariwisata ramah muslim berbasis kearifan lokal. Peluang tersebut menjadi fokus Workshop Literasi Ekonomi Syariah yang diselenggarakan PW MES Kepri di Gedung Dekranasda Provinsi Kepri, Tanjungpinang, pada Kamis (5/11).
Ketua Umum PW MES Kepri, Muhammad Zulkamirullah, melalui sambutan yang disampaikan Bendahara Umum MES Kepri, Hasan Yacob, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
“Workshop ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan pijakan strategis bagi MES Kepri untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan. Kita harus bergerak bersama agar nilai-nilai ekonomi syariah dapat membumi dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” ujar Hasan.
Sekretaris Umum PW MES Kepri sekaligus narasumber workshop, Dwi Vita Lestari Soehardi, menjelaskan bahwa materi kegiatan mencakup strategi ekonomi syariah maritim, indikator pariwisata ramah muslim, serta pengembangan gaya hidup halal yang disesuaikan dengan karakteristik lokal Kepri.
“Materi yang kita hadirkan hari ini berfokus pada peta jalan dan strategi akselerasi ekonomi syariah maritim, pariwisata halal, serta halal lifestyle yang disesuaikan dengan kearifan lokal Kepri,” ujar Dwi Vita.
Workshop tersebut juga menghadirkan Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam Universitas Batam, Prof. Dr. Ir. H. Chablullah Wibisono, M.M., dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kepri, Drs. H. Huzaifa Dadang AG, M.Si. Salah satu pembahasan mencakup peluang pemanfaatan wakaf produktif untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah.
Penguatan pariwisata ramah muslim juga berkaitan dengan daya saing Kepri dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Saat ini, Kepri berada di peringkat ke-13 nasional. Meski perolehan poin meningkat, percepatan pengembangan ekosistem pariwisata ramah muslim tetap diperlukan agar mampu bersaing dengan daerah lain.
Dwi Vita menilai dukungan kebijakan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk mendukung pengembangan sektor tersebut. Saat ini, kebijakan terkait masih bertumpu pada Surat Keputusan Gubernur sehingga diperlukan payung hukum yang lebih kuat melalui Peraturan Daerah (Perda).
“Pemerintah Provinsi Kepri telah memberikan dukungan luar biasa kepada MES Kepri. Kami berkomitmen membantu pemerintah melalui berbagi data dan kolaborasi taktis. Target kita adalah mengoptimalkan seluruh indikator penilaian agar nilai dan peringkat Kepri di IMTI dapat meningkat,” tegasnya.
Pewarta: Muhammad Lutfi N.S.
Foto: Dokumentasi MES
Eksplorasi konten lain dari Masyarakat Ekonomi Syariah
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
