Besarnya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan kemandirian pesantren yang berkelanjutan, mendorong Pengurus Wilayah MES Kalimantan Selatan menjalin kerja sama KPw OJK Kalimantan Selatan dan BSI Regional IX Kalimantan Selatan. Kerja sama tersebut ditandatangani melalui perjanjian kerja sama program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) pada Kamis (7/11).
Kepala OJK Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.
“OJK telah menginisiasi program EPIKS, yaitu program berbasis inklusi keuangan yang bekerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan syariah untuk menyediakan akses keuangan syariah,” jelasnya.
Ia menambahkan, program ini mencakup penghimpunan dan penyaluran dana di lingkungan pesantren guna memfasilitasi kebutuhan finansial para stakeholder, termasuk santri, asatidz, lembaga pesantren, dan UMKM sekitar.
“Kedepannya, pengembangan program EPIKS akan melibatkan pelaku sektor riil agar dapat lebih mendukung kemandirian pondok pesantren,” ungkapnya.
Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Kalimantan Selatan, Mairijani, dalam kesempatan yang lain menyampaikan bahwa MES Kalimantan Selatan selama ini sudah rutin berkolaborasi dengan regulator atau industri perbankan dalam berbagai program.
“Salah satunya melalui program EPIKS yang menyasar santri dan asatidz di lingkungan pesantren,” tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun tingkat literasi keuangan syariah sudah cukup tinggi, namun tingkat inklusi di Kalimantan Selatan masih perlu ditingkatkan.
“Padahal, lingkungan pesantren memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, namun selama ini realisasinya masih terbatas,” ujarnya.
Menurut Mairijani, program ini dijalankan dalam tiga tahapan. Pertama, edukasi dan literasi bagi para asatidz mengenai ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, diikuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
“Tahap akhir adalah program inkubasi EPIKS yang diterapkan pada tiga pesantren di wilayah Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Melalui program ini, Mairijani berharap tingkat inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren dapat meningkat. Santri juga akan diberikan akses untuk membuka tabungan pelajar yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan harian di koperasi pesantren.
“Pesantren juga diberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan alternatif, yang selama ini masih mengandalkan jasa konvensional untuk kebutuhan seperti pembangunan fasilitas,” tambahnya.
Lebih lanjut, program ini memberikan edukasi mengenai cash management kepada pesantren agar lebih cakap dalam mengelola keuangan, termasuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendapatan dan pengeluaran.
Penulis : Muhammad Lutfi N.S. | Editor : Herry Aslam Wahid
Sumber foto : Dokumentasi MES
