Pada tahun 2010 lalu, Indonesia mencanangkan diri sebagai pusat fashion muslim dunia. Cita-cita ini dilandasi oleh ketersediaan sumber daya ahli di bidang kreatif desianer serta  sumber bahan baku kain nusantara dengan berbagai variasi warna dan motif. Namun, terbatasnya aksesibilitas dalam memperoleh pasokan sumber bahan baku kain dan aksesoris impor menyebabkan pelaku usaha dihadapkan pada kesulitan, mulai dari sisi produksi hingga pendanaan. Oleh karena itu, untuk mendorong pengembangan sektor fashion secara masif dan melibatkan pelaku usaha yang lebih banyak perlu dilakukan identifikasi untuk memetakan model bisnis yang paling tepat di tengah banyaknya variasi bisnis model yang terjadi dalam bisnis fashion.

Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Pakar Pengurus Pusat MES kembali menyelenggarakan Muhadatsah Dewan Pakar MES edisi kelima dengan tema “Integrasi Ekosistem Usaha Syariah Sektor Sustainable Fashion: Sukses Berjamaah Sektor Fesyen melalui Penguatan Linkage antar Pelaku Usaha Syariah” pada Sabtu, 20 November 2021.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo selaku Ketua Dewan Pakar PP MES dalam arahannya pada acara tersebut menekankan sejumlah hal penting terkait modest fashion antara lain meningkatkan aktivitas market research, menguatkan peran desainer dalam negeri dan mengangkat nillai tambah produksi UMKM, memfokuskan target pasar pada permintaan kelas menengah, serta akselerasi proses sertifikasi halal.

“Mari berjamaah, bersama-sama berkontribusi bersama mendorong hal ini untuk mewujudkan masa depan cerah bagi fashion muslim Indonesia di pasar global” ujar Parry.

Hadir sebagai nara sumber yaitu Founder Elcorps; Elidawati Ali Oemar, Muslim Fashion Designer; Nina Nugroho, serta dipandu oleh anggota Dewan Pakar PP MES; Prof. Dr. H. Bambang Setiaji selaku moderator. Sementara itu, bertindak sebagai penanggap utama dalam sesi diskusi, yaitu anggota Dewan Pakar PP MES; Dr. Hj. Safira Machrusah, didampingi oleh Pengurus Pusat MES; Amy Atmanto.

Elidawati dalam pemaparannya menegaskan terkait pentingnya peran pemerintah melalui keberpihakan melalui regulasi yang berpihak pada brand lokal dan inovasi program-program pemberdayaan yang berkelanjutan dari segi permodalan dan pendampingan usaha.

Selain itu, yang tidak kala penting adalah peran para pengusaha fasyen muslim dengan melakukan sinergi dan kolaborasi untuk mengurangi persaingan antar brand lokal dan menghasilkan berbagai terobosan dan inovasi yang sesuai dengan permintaan dan segementasi pasar.

“Indonesia adalah negara dengan bonus demorgrafi, apabila ini tidak dioptimalkan dengan baik, maka akan berpotensi dimanfaatkan negara lain. Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi dari pemerintah dan pihak terait harus diupayakan untuk mendorong penguatan dan optimalisasi sumber daya desainer di indonesi” tegas Elidawati.

Sementara itu, Nina Nugroho menyampaikan bahwa Indonesia pada dasarnya memiliki banyak desainer modest fashion yang diakui dunia melalui perhelatan fashion show dan pameran global. Namun setelah itu, menurutnya para desainer tanah air ini masih mengalami kesulitan dikarenakan pameran yang diikuti tidak menawarkan keberlanjutan, sehingga tetap mengalami kendala dalam menjual produknya secara massal.

“Kita perlu tahu what customer did and what customer need. Selain itu juga penting untuk memahami bahwa desainer fashion dan pengusaha fashion adalah dua aktor yang memiliki peran berbeda. Keduanya perlu diintegrasikan agar dapat didorong secara bersama-sama. Langkah ini menjadi penting untuk menguatkan modest muslim indonesia di kancah internasional” papar Nina.

Adapun Safira Machrusah dalam tanggapannya menerangkan bahwa salah satu yang menjadi kelemaahan modest fashion Indonesia adalah tidak melakukan market Intelegent yang komprehensif. Oleh karena itu dirinya menyarankan perlunya pemerintah membentuk badan khusus yang menangani persoalan modest fashion mulai dari reserch, branding dan pemasaran.

“Penting bagi pelaku fashion muslim harus melihat dan memahami apa yang dimanati pasar internasional” terang mantan Duta Besar RI untuk Aljazair ini.

Di sisi lain, Amy Atmanto menekankan perlunya dihadirkan regulasi yang membatasi import produk jadi ke pasar dalam negeri. Pemerintah juga diharapkan menguatkan peran Duta Besar untuk menggali pasar potensial fashion yang dapat dijajaki di luar negeri, serta membangun dan memperkuat industri teksitil dan tranding house modest fashion.  Menurutnya beberapa hal tersebut untuk mendorong daya saing produk fashion dalam negeri.

“Industri fashion memerlukan regulasi yang memberikan kesempatan lebih luas kepada desainer dalam negeri. Karena saat ini terlalu banyak desainer dan brand luar negeri yang menguasai pasar di Indonesia. Kondisi ini menutup kesempatan berkembang dari brand – brand lokal yang sebenarnya memiliki produk yang berkualitas” jelas Amy.

Forum Muhadatsah kali ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang solutif dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, desainer maupun pelaku pengusaha fashion untuk menjawab berbagai problematika dan kendala dalam pengembangan modest fashion yang berkelanjutan sehingga turut berdampak pada penguatan ekosistem usaha syariah di Indonesia.

Penulis: Muhamad Iqbal haqiqi

Editor: Herry Aslam Wahid 


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *