Pasca sukses menggelar Forum Group Discussion (FGD) tahap pertama yang disambut positif oleh berbagai lapisan masyarakat pada bulan Juni lalu, Pengurus Wilayah MES Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menyelenggarakan FGD edisi kedua pada Sabtu, 2  Oktober  2021 di Hotel Grand Claro, Makassar.

Ketua I PW MES Sulsel; Idris Parakkasi selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, tema yang diusung dalam FGD kali ini seputar peran lembaga keuangan dan sektor usaha dalam mendukung akselarasi industri halal di Sulawesi Selatan dan Barat. Pihaknya menilai, peran lembaga keuangan perlu diperkuat dalam rangka mengoptimalkan potensi produk halal daerah.

FGD kali ini menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sulsel; Anggiat Sinaga dan Direktur Utama BPRS Niaga Madani; Marlong Sinaga.

Anggiat Sinaga yang berkesempatan menjadi pembicara pertama memaparkan bahwa pihaknya menyambut baik keinginan MES Sulsel mengakselerasi potensi produk halal daerah. Industri halal dapat berimplikasi positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Lebih lanjut, Angga menyampaikan bahwa sertifikasi halal dan akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah menjadi dua hal penting yang harus diperkuat. Menurutnya Perbankan syariah perlu memberikan porsi pembiayaan yang lebih besar kepada sektor usaha halal, terutama kepada para pelaku usaha syariah yang telah memperoleh sertifikasi halal.

Sementara itu, Marlong Sinaga dalam penyampaiannya menegaskan bahwa perbankan syariah selalu mengedepankan prinsip syariah dengan berfokus pada pembiayaan kepada bisnis-bisnis syariah. Segala aktivitas bisnis yang memiliki unsur haram, baik secara operasional maupun produknya ditolak dalam proses pengajuan pembiayaan.

FGD yang dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, terdiri dari pengurus internal PW MES Sulsel serta beberapa organisasi profesi dan kalangan akademisi ini diharapkan dapat menghimpun berbagai gagasan dan terobosan konstruktif sebagai masukan kepada lembaga keuangan syariah dan pelaku sektor usaha terhadap penerapan regulasi UU jaminan produk halal di Sulsel.


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *