Hubungan kerja sama antara pelaku usaha syariah sektor pertanian (UMK) dengan industri makanan olahan masih sangat terbatas, umumnya hal ini disebabkan karena perbedaan kualitas produk yang diperlukan industri dengan hasil dari petani yang berkualitas rendah. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan terhadap proses budidaya, teknologi pasca panen, dan ketersediaan infrastruktur akibat dana yang terbatas untuk memenuhi standar yang baik.

Di sisi lain, pelaku usaha besar cenderung lebih nyaman bekerja sama dengan para distributor atau pedagang pengumpul atau bahkan menyediakan sendiri bahan bakunya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES) kembali menyelenggarakan forum Muhadatsah Dewan Pakar edisi keempat pada Sabtu, 2 Oktober 2021 dengan tema “Integrasi Ekosistem Usaha Syariah Sektor Halal Food: Menuju Surga Kuliner Halal Dunia, melalui Integrasi Nilai Pasok”.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo selaku Ketua Dewan Pakar PP MES yang senantiasa hadir dalam forum Muhadatsah ini menyampaikan tiga arahannya terkait proses integrasi ekosistem halal. Pertama integrasi ekosistem usaha halal mulai dari proses produksi, keuangan, hingga pemasaran ke tangan konsumen. Kedua mendorong intergasi aktivitas usaha antar pelaku usaha kecil. Ketiga memperkuat inovasi dan kreasi melalui digitalisasi.

Menutup arahannya, Perry mendorong kepada segenap dewan pakar MES untuk memanfaatkan forum muhadatsah ini sebagai wadah untuk menuangkan terobosan yang inovatif dalam rangka mendukung penguatan integrasi ekosistem usaha halal.

“Yang sulit kita mudahkan, yang gelap kita terangkan melalui torbosan dan inovasi yang kita tuangkan dalam forum Muhadatsah ini” tutup Perry.

Hadir sebagai nara sumber yaitu CEO Kopontren Al-Ittifaq Bandung; Agus Setia Irawan, Owner PT Halalan Thayyiban; Puspo Wardoyo, serta dipandu oleh Anggota Dewan Pakar PP MES; Aries Muftie. Sementara itu bertindak sebagai penanggap utama dalam forum Muhadatsah kali ini antara lain, dua anggota Dewan Pakar PP MES; Iwan P. Pontjowinoto dan Iskandar Zulkarnain.

Agus dalam pemaparannya menjelaskan terkait peran kompontren dalam mendorong pengembangan usaha ekosistem halal yang masih terkendala dengan beberapa problem klasik.

“Kendala klasik yang masih kami temui adalah seputar persoalan modal, kebijakan, dan keberpihakan, namun kendala tersebut saat ini sedikit demi sedikit sudah bisa diatasi” papar Agus.

Lebih lanjut, sosok yang akrab disapa Gus Iwan ini juga menyampaikan rendahnya dukungan reaserch and development (RnD) Indonesia yang hanya berkisar 0.23% menjadi penghambat dalam tersendiri dalam pengembangan ekosistem usaha halal terutama pada sektor pertanian. Oleh karena itu, pihaknya mendorong penguatan RnD sehingga pengambangan produk yang akan diproduksi dapat melalui proses riset pasar untuk kemudian dilakukan penetrasi pasar secara mendalam dengan pemanfaatan teknologi baik dari hulu sampai ke hilirnya.

Sementara itu Puspo Wardoyo dalam penyampainnya menjabarkan terkait, beberapa produk kuliner potensial dalam negeri yang terkendal masalah diplomasi sehingga sulit dipasarkan ke beberapa negara tujuan.

“Perlu keterlibatan pihak pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk membuka keran-keran ekspor di beberapa negara seperti Arab saudi, Taiwan, dan Jepang, karena dari segi produksi pada dasarnya kita sudah mampu, namun masih kurang mendapat kepercayaan” tegas Puspo.

Di sisi lain, Iwan Pontjowinoto yang berkesempatan menjadi penanggap utama pertama memaparkan terkait implementasi digital ladger technology atau dalam hal ini adalah system blockchain guna menunjang ekosistem usaha halal di Indonesia.

“Kita memerlukan teknologi yang tepat untuk mengidentifikasi kebutuhan, kapasitas dan efisiensi dari setiap elemen serta kehalalan dari produk yang diproses. Hal ini penting untuk menunjang empat komponen dalam ekosistem usaha halal, yaitu pasar, sumber daya, jaringan, dan modal”, pungkas Iwan.

Menurutnya, implementasi blockchain, sejauh ini sudah mulai diuji coba dalam pengembangan sistem wakaf nasional dan terbukti sangat membantu digitalisasi. Selain itu system blockchain juga bagian dari upaya untuk menjawab perubahan perilaku dari konsumen pasca pandemi. Mulai dari perubahan dalam perilaku konsumsi, dan perilaku belanja yang saat ini telah mengarah pada aktivitas yang telah terdigitalisasi.

Adapun Iskandar Zulkarnain dalam pemaparannya menekankan tiga stretagi yang perlu dilakukan diantaranya melakukan reframing posisi dari Industri halal, memberikan perhatian lebih pada proses digitalisasi produk halal, serta menguatkan peran sosial brand ambasador dalam mempromosikan produk halal di kancah internasional.

Menurutnya banyak figure atau tokoh dalam negeri dapat memberikan pengaruh positif untuk memperkuat eksistensi produk halal di dalam dan luar negeri.

Selain itu, Iskandar juga menyampaikan bahwa banyak dari UMKM yang terkendala perijinan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT), serta biaya – biaya sertifikasi sejenis lainnya.

“Banyak UKM yang terkendala perijinan PPIRT, terlebih ketika disinggung persoalan persoalan biaya, itu sangat memberatkan bagi mereka. karenanya keberadaan UKM ini perlu didampingi mulai dari perijinan, BPOM hingga penjualan. Karena mereka jadi salah satu bagian dari integrasi usaha halal” terang Iskandar.

Forum yang senantiasa dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus MES, baik di tingkat pusat, wilayah khusus, wilayah provinsi, maupun daerah ini diharapkan dapat menstimulus gagasan yang implementatif dalam rangka mendorong integrasi ekosistem usaha halal melalui optimalisasi.sektor kuliner halal dan pertanian.


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *