Konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada waktu itu sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Setelah di evaluasi bersama, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan.
Menyadari hal tersebut, lembaga-lembaga keuangan syariah berkumpul dan mengajak seluruh kalangan yang berkepentingan untuk membentuk suatu organisasi, dengan usaha bersama akan melaksanakan program sosialisasi terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat. Organisasi ini dinamakan “Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah” yang disingkat dengan MES, sebutan dalam bahasa Indonesia adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, dalam bahasa Inggris adalah Islamic Economic Society atau dalam bahasa arabnya Mujtama’ al-Iqtishad al-Islamiy, didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1422 H, bertepatan pada tanggal 26 Maret 2001 M. Di deklarasikan pada hari Selasa, tanggal 2 Muharram 1422 H di Jakarta.
Pendiri MES adalah Perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah. MES berasaskan Syariah Islam, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga terbuka bagi setiap warga negara tanpa memandang keyakinan agamanya. Didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 22 Februari 2010 dan diperbaharui di dalam Akta No. 02 tanggal 16 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Martini Dahliani, SH, di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70.AH.01.06, tertanggal 25 Mei 2010 tentang Pengesahan Perkumpulan dan telah dimasukkan dalam tambahan berita negara No. 47 tanggal 14 April 2011.
Awalnya didirikan MES hanya untuk di Jakarta saja tanpa mempunyai rencana untuk mengembangkan ke daerah-daerah. Ternyata kegiatan yang dilaksanakan oleh MES memberikan ketertarikan bagi rekan-rekan di daerah untuk melaksanakan kegiatan serupa. Kemudian disepakati untuk mendirikan MES di daerah-daerah dengan ketentuan nama organisasi dengan menambah nama daerah di belakang kata MES. Organisasi MES yang didirikan di daerah tersebut berdiri masing-masing secara otonom.
Nama MES dan peran aktif yang semakin terasa menyebabkan permintaan izin untuk mendirikan MES di daerah lain semakin banyak. Jumlah organisasi MES daerah yang semakin banyak telah mendorong para pengurus MES daerah untuk mendesak Pengurus MES di Jakarta agar seluruh MES Daerah ini disatukan dalam satu organisasi bersama. Karena desakan semakin kuat, maka diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Masyarakat Ekonomi Syariah di Jakarta pada Mei 2006, tepatnya saat penyelenggaraan Indonesia Sharia Expo I. Dalam pertemuan tersebut, disepakati seluruh MES Daerah berhimpun dalam satu organisasi bersama yang bersifat Nasional dan MES di Jakarta ditetapkan sebagai Pengurus Pusat dan ditugaskan untuk menyusun perubahan AD/ART.
Dampaknya perkembangan ekonomi syariah di wilayah (tingkat provinsi) maupun daerah ( tingkat kabupaten/kota) semakin meluas dan terorganisasi dengan baik. Saat ini MES telah tersebar di 23 Provinsi, 35 Kabupaten/Kota dan 4 wilayah khusus di luar negeri yaitu Arab Saudi, United Kingdom, Malaysia dan Jerman. Kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah tentunya.
Pada tanggal 3-4 November 2008 Masyarakat Ekonomi Syariah melaksanakan Musyawarah Nasional Pertama sebagai forum tertinggi organisasi. Diputuskan beberapa hal mengenai langkah MES ke depan, diantaranya disempurnakannya AD/ART MES, penetapan Garis-Garis Kebijakan Organisasi, Program Kerja Nasional, Rekomendasi dan pemilihan Ketua Umum Baru, yaitu Bapak Dr. Muliaman D. Hadad untuk periode kepengurusan 1429-1432 H. Beliau adalah ketua umum ketiga, dimana ketua umum pertama adalah Bapak Dr. Iwan Pontjowinoto dan ketua umum kedua adalah Bapak Dr. Aries Muftie.
Dalam periode kepengurusan tersebut, MES melakukan terobosan-terobosan baru diantaranya menerbitkan pedoman praktis pengelolaan bisnis syariah dalam bentuk buku dengan judul “Etika Bisnis Islam”, bersama Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyusun Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika menyediakan aplikasi Open Source untuk Koperasi Syariah dan Amil Zakat, bersama Kementrian Perumahan Rakyat memperkenalkan instrumen wakaf sebagai penyedia tanah untuk pembangunan Rumah Susun, bersama BI dan IAEI menyelenggarakan Forum Riset Perbankan Syariah dan penerbitan Jurnal Ilmiah Nasional “Islamic Finance Journal”, bersama Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal Syariah dan masih banyak lagi lainnya.
Setiap program yang telah dilaksanakan harus di evaluasi agar memberikan hasil yang lebih baik lagi. Pada tanggal 21 Muharram 1432 H atau bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2011 diselenggarakan kembali Musyawarah Nasional Kedua. Dalam pertemuan ini disepakati Roadmap Ekonomi Syariah Indonesia sebagai Garis Besar Kebijakan Organisasi, penajaman program kerja nasional serta menyempurnakan AD/ART sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Bapak Dr. Muliaman D. Hadad kembali terpilih sebagai ketua umum untuk periode kedua.
MES adalah organisasi independen, dan tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik atau Ormas tertentu, namun harus tetap menjalin kerjasama agar dapat diterima semua pihak. Alhamdulillah, dengan segala aktifitasnya, MES telah mendapat pengakuan di semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan ulama, praktisi, akademisi, pemerintah dan legislatif baik di dalam maupun luar negeri.
Kedepannya diharapkan peran MES dalam mensosialisasikan ekonomi syariah dapat lebih ditingkatkan lagi. Penggerak MES adalah mereka yang kreatif dan punya program-program unggulan. MES menjadi mitra pemerintah (legislatif dan eksekutif) dan juga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan ekonomi syariah. Bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mendorong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Anggaran Dasar” tab_id=”1477304332399-57310bbc-af5b”][vc_column_text]
ANGGARAN DASAR
MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
- Organisasi ini dalam akta pendirian bernama PERKUMPULAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH, selanjutnya disebut Masyarakat Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut juga MES), dalam bahasa arab Mujtama’ al-Iqtishad al-Islamiy dan dalam bahasa Inggris Islamic Economic Society.
- MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1422 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001 Masehi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, oleh perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang mengembangkan ekonomi syariah.
Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN
MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat memiliki perwakilan di seluruh Indonesia dan atau di luar negeri.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
ASAS
MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH berasaskan Syariah Islam.
Pasal 4
TUJUAN
Tujuan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH adalah terciptanya masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan mengikuti syariah Islam secara kaffah.
BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 5
VISI
Visi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH adalah menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistim ekonomi dan etika bisnis Islami di Indonesia.
Pasal 6
MISI
- Mewujudkan silaturrahim di antara pelaku-pelaku ekonomi, perorangan dan lembaga yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah.
- Membangun sinergi dan kemitraan di antara perorangan dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah.
- Mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan usaha termasuk dalam hal investasi maupun pembiayaan.
- Meningkatkan hubungan antara anggota dan otoritas yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah.
- Meningkatkan kegiatan untuk membentuk Sumber Daya Insani yang mempunyai ahklak, ilmu dan kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi syariah.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 7
ANGGOTA
- Anggota Perorangan adalah Warga Negara Indonesia dan atau Asing yang mempunyai keahlian, komitmen dan dedikasi dalam pengembangan ekonomi syariah dan menyatakan dirinya menjadi anggota PERKUMPULAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH serta bersedia mematuhi dan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam organisasi.
- Anggota Kehormatan adalah seseorang yang bukan anggota perorangan namun karena pengetahuan, pengalaman, komitmen dan dedikasi serta jasa-jasanya di bidang ekonomi syariah atau karena keahlian tertentu yang dimilikinya dipandang perlu untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan.
BAB V
ORGANISASI
Pasal 8
PERANGKAT
Perangkat organisasi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH terdiri dari :
- Permusyawaratan;
- Pengurus;
- Dewan Penasehat;
- Dewan Pakar.
Pasal 9
PERMUSYAWARATAN
Permusyawaratan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH terdiri dari :
- Musyawarah Nasional atau yang disingkat dengan MUNAS sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali.
- Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) adalah Musyawarah Nasional yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk membahas agenda khusus.
- Musyawarah Wilayah atau yang disingkat dengan MUSWIL sebagai forum musyawarah ditingkat wilayah yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali.
- Musyawarah Daerah atau yang disingkat dengan MUSDA sebagai forum musyawarah ditingkat dearah yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali.
- Musyawarah Wilayah Khusus atau yang disingkat dengan MUSWILSUS sebagai forum musyawarah ditingkat MES luar negeri yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.
Pasal 10
STRUKTUR PENGURUS PERKUMPULAN
Struktur Pengurus MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH terdiri dari :
- Pengurus Pusat berkedudukan di Jakarta dengan lingkup Indonesia dan dunia.
- Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dengan lingkup Provinsi.
- Pengurus Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan lingkup Kabupaten/Kota.
- Pengurus Wilayah Khusus berkedudukan di kota-kota yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ruang lingkup yang ditentukan khusus untuk itu.
- Apabila diperlukan di Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah dapat dibentuk Badan Otonom disingkat BATOM dan atau Badan Semi-Otonom disingkat BASOTOM sesuai dengan kebutuhan yang berfungsi turut mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dalam bidang tertentu dan bertanggung jawab kepada Pengurus sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
Pasal 11
PIMPINAN TINGKAT KEPENGURUSAN
- Pengurus Pusat yang disingkat dengan PP dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat.
- Pengurus Wilayah yang disingkat dengan PW dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Wilayah.
- Pengurus Daerah yang disingkat dengan PD dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Daerah.
- Pengurus Wilayah Khusus yang disingkat dengan PWK dipimpin oleh Ketua Pengurus Wilayah Khusus.
Pasal 12
DEWAN PENASEHAT
- Dewan Penasehat adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai penasehat dan pendukung nyata bagi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.
- Keanggotaan Dewan Penasehat dipilih dari para Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dan atau pejabat pusat dan daerah yang memiliki semangat dan mendukung pengembangan ekonomi syariah , baik berupa tenaga, pikiran, dan sumber dana.
- Dewan Penasehat berkedudukan, diangkat dan diberhentikan masing-masing tingkat kepengurusan.
Pasal 13
DEWAN PAKAR
- Dewan Pakar adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai inspirator, narasumber atau penyumbang gagasan untuk pengembangan ekonomi syariah.
- Keanggotaan Dewan Pakar dipilih diantara Anggota MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH yang memiliki keahlian dan kepakaran yang dianggap bermanfaat bagi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.
- Dewan Pakar berkedudukan, diangkat dan diberhentikan oleh setiap pengurus di masing-masing tingkat kepengurusan.
BAB VI
KEUANGAN
Pasal 14
SUMBER KEUANGAN
- MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, kekayaan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH diperoleh dari:
- Iuran anggota, Infaq, Wakaf, dan Hibah;
- Sumbangan-sumbangan baik dari Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah/Swasta baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang tidak mengikat.
- Sumber-sumber lain yang halal melalui kerja sama dengan pihak lain dengan pola bagi hasil atau akad (perjanjian) lain yang dibenarkan secara syariah.
- Ketentuan, mekanisme, alokasi dana, dan hal-hal lain yang menyangkut pendanaan pusat, wilayah, daerah dan wilayah khusus akan diatur dalam ketentuan lain di masing-masing tingkat kepengurusan.
Pasal 15
Badan Usaha
Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, PERKUMPULAN membentuk badan-badan usaha berupa Badan Otonom/Badan Semi-Otonom yang dikelola oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah yang dimandatkan secara organisatoris dan notarial.
BAB VII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 16
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan untuk mengatur hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, maka akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga yang disusun oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam Musyawarah Nasional MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.
BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 17
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
- Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ini hanya sah apabila ditetapkan berdasarkan keputusan MUNAS dan atau MUNASLUB yang diadakan khusus untuk itu.
- Pada MUNAS dan atau MUNASLUB yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 15, sedikitnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah perserta MUNAS dan atau MUNASLUB harus hadir, dan keputusan untuk mengubah anggaran dasar harus disetujui oleh sedikitnya 65% (enam puluh lima persen) dari suara yang dikeluarkan secara sah.
- Jika pada MUNAS dan atau MUNASLUB yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 15 quorum tidak tercapai, maka secepatnya 30 (tiga puluh) hari setelah rapat tersebut dapat diadakan MUNASLUB untuk membicarakan perubahan yang diusulkan, sepanjang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah peserta MUNAS dan atau MUNASLUB hadir, dan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari suara yang dikeluarkan secara sah.
BAB IX
PENGGABUNGAN, PEMBUBARAN, DAN
PENGGUNAAN SISA KEKAYAAN HASIL HARTA LIKUIDASI
Pasal 18
PENGGABUNGAN
- Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menggabungkan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH, harus disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) jumlah peserta sah Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- Pengurus ditingkat pusat dari masing-masing Perkumpulan/Organisasi yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dituangkan dalam Rancangan Akta Penggabungan oleh Pengurus ditingkat pusat dari Perkumpulan/Organisasi yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- Rancangan Akta Penggabungan harus mendapatkan persetujuan dari Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
- Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- Pengurus Perkumpulan/Organisasi hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
PASAL 19
PEMBUBARAN
- MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dapat dibubarkan atas keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
- Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk membubarkan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH, harus disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) jumlah peserta sah Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- Dalam hal MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH dibubarkan, maka 3 (tiga) orang anggota Pengurus MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH ditunjuk sebagai likuidatur yang melaksanakan likuiditas.
- Setelah pembubaran, maka seluruh harta kekayaan organisasi akan diserahkan kepada Perkumpulan/Organisasi Lain atau badan sosial ke-Islam-an yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.
- Para Likuidatur dibebaskan dari segala tanggung jawab (acquit et decharge) setelah perhitungan akhir.
Pasal 20
Penggunaan Sisa Kekayaan Hasil Harta Likuidasi
- Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan/Organisasi lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.
- Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan sosial ke-Islam-an lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH, selama tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan/Organisasi lain atau kepada badan sosial ke-Islam-an lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH.
BAB X
PENUTUP
Pasal 21
Pengesahan dan Pemberlakuan
- Anggaran Dasar ini disetujui dan disahkan pada MUNAS I pada tanggal 5 Dzulqaidah 1429 H atau yang bertepatan dengan tanggal 4 November 2008 di Jakarta dan telah disetujui dan disahkan penyempurnaan pada MUNAS II pada tanggal 21 Muhaaram 1432 H atau bertepatan dengan tanggal 17 November 2011 di Jakarta.
- Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 Muharram 1432H
17 Desember 2011 M[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Identitas” tab_id=”1477305315979-69583f5f-4ea3″][vc_column_text]
Identitas Organisasi
| NAMA ORGANISASI
NAMA SINGKAT TANGGAL DEKLARASI NPWP STATUS |
: PERKUMPULAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH
: MES : 2 Muharram 1422 H | Jakarta : 03.022.129.5-024.000 : Organisasi Nirlab |
| NAMA PANGGILAN:
a. BAHASA b. INGGRIS c. ARAB |
: Masyarakat Ekonomi Syariah : Islamic Economic Society : Mujtama’ al-Iqtishad al-islamiy |
| BADAN HUKUM:
a. AKTE NOTARIS b. SK MENKUMHAM c. LEMBAR BERITA NEGARA |
: Rini Martini Dahliani, SH No. 02 tanggal 16 April 2010 : No. AHU-70.AH.01.06, tgl 25 Mei 2010 : No. 47 tgl 14 Juni 2011 |
LAMBANG:
| 1. Lambang organisasi MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH terdiri dari komposisi berderet tiga huruf M,E,S dan M (pertama) – berarti MASYARAKAT, E (kedua)-berarti EKONOMI dan S (ketiga) – berarti SYARIAH.
2. Warna hijau pada rangkaian huruf MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH bermakna sebagai kematangan atau sikap dewasa dan loyal terhadap perkembangan dan kegiatan ekonomi syariah sebagai salah satu alternatif system bagi kegiatan perekonomian.
|
