Profil Organisasi

Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan membumikan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.

Sifat MES adalah menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan etika bisnis syariah di Indonesia, mandiri, bukan organisasi pemerintah, serta bukan organisasi politik dan bukan merupakan bagian darinya. MES menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan.

MES didirikan pada 1 Muharram 1422 H, bertepatan dengan 26 Maret 2000, dan dideklarasikan pada 2 Muharram 1422 H di Jakarta.

Konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Saat itu, sosialisasi ekonomi syariah dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah. Setelah dievaluasi bersama, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Lembaga-lembaga keuangan syariah kemudian berkumpul dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk suatu organisasi yang dengan usaha bersama akan melaksanakan program sosialisasi secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Organisasi ini dinamakan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah, yang diterjemahkan dengan sebutan Islamic Economic Society dalam Bahasa Inggris dan Mujtama’ al-Iqtishad al-Islamiy dalam Bahasa Arab.

Pendiri MES adalah perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah. MES berasaskan syariah Islam serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sehingga terbuka bagi setiap warga negara tanpa memandang suku, ras, dan keyakinan agamanya.

Pada awal pendiriannya, MES hanya diperuntukkan di Jakarta. Namun, ternyata kegiatan yang dilaksanakan oleh MES memberikan ketertarikan bagi rekan-rekan dan masyarakat di daerah untuk melaksanakan kegiatan serupa. Karenanya, disepakati untuk mendirikan MES di daerah-daerah dengan ketentuan nama organisasi dengan menambahkan nama daerah di belakang kata MES. Organisasi MES di daerah-daerah tersebut berdiri masing-masing secara otonom. Nama MES dan peran aktifnya yang semakin terasa menyebabkan banyaknya pemintaan izin pendirian MES di daerah lainnya. Fenomena ini mendorong Pengurus MES di Jakarta untuk menyatukan seluruh organisasi tersebut dalam satu organisasi bersama. Desakan untuk menyatukan organisasi semakin kuat. Pada Mei 2006, diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa MES, bertepatan dengan penyelenggaraan Indonesia Sharia Expo pertama di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk menghimpun seluruh MES di daerah dalam satu organisasi bersama yang bersifat nasional. Pengurus MES di Jakarta ditetapkan sebagai Pengurus Pusat dan ditugaskan untuk menyusun perubahan AD/ART organisasi.

Pada tanggal 3-4 November 2008, MES melaksanakan Musyawarah Nasional pertama sebagai forum tertinggi organisasi. Dalam pertemuan tersebut diputuskan beberapa hal mengenai langkah MES ke depan, di antaranya penyempurnaan AD/ART MES dan penetapan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO), program kerja nasional, serta rekomendasi dan pemilihan Ketua Umum.

No

Nama Ketua Umum

Periode
1Dr. Ir. H. Iwan P. Pontjowinoto, MM2000 – 2003
2Dr. Aries Muftie, SE, SH, MHum2003 – 2008
3Prof. Muliaman D. Hadad, Ph.D2008 – 2017
4Prof. Wimboh Santoso, Ph.D2018 – sekarang

Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah merupakan organisasi yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal sebagai berikut :

  • Akta Pendirian Akta Notaris Rini Martini Dahliani, SH. Nomor 03 Tanggal 22 Februari 2010 dan Nomor 02 Tanggal 16 April 2010 (perubahan) serta tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-70.AH.01.06 Tanggal 22 Mei 2010 dan Lembar Berita Negara Nomor 47 Tanggal 14 Juni 2011.

  • Perubahan Akta Akta Notaris Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH. Nomor 01 Tanggal 11 Mei 2018 tentang Pernyataan Keputusan Munas IV MES dan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000507.AH.01.08 Tanggal 09 Juli 2018.

Kembali ke Atas