Meninjau Keberlangsungan Sertifikasi Halal di Indonesia

Jakarta  – (23/12) Indonesia Halal Watch menyelenggarakan Media Gathering, sebagai bentuk refleksi akhir tahun dengan mengusung tema “Posisi Indonesia dalam Industri Halal Dunia dan Kondisi Sertifikasi Halal Saat ini.” yang diikuti sekitar 54 media lokal dan nasional, bertempat di Sentral Al Jazeerah Restaurant & Cafe, Jakarta Selatan.

Saat ini industri halal memasuki masa keemasan ditandai dengan maraknya gaya hidup halal dan tren tersendiri. Industri halal membuat banyak bersinggungan dengan sektor halal lainnya di Indonesia, seperti pariwisata halal, fashion muslim, produk-produk halal dan sebagainya.

Dengan hadirnya UU Jaminan Produk Halal yang memasuki tahun ke lima era mandatori, kegiatan ini bertujuan untuk mengupas posisi dan kesiapan Indonesia diantara geliat pertumbuhan halal dunia.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengatakan halal menjadi isu penting di dalam kehidupan, politik dan bernegara. Setiap tahun Indonesia menghabiskan 170 juta USD untuk import kebutuhan fashion, makanan minuman, kesehatan dan barang guna lainnya yang menyangkut industri halal. “Sebagai negara dengan dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal dunia, paling tidak sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri” ungkap Ikhsan.

Direktur Eksekutif Halal Watch Indonesia, Ikhsan Abdullah

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan berbicara mengenai industri maka berbicara mengenai instrument dan regulasi. Menurutnya sertifikasi halal merupakan instrumen yang mendorong perkembangan industri halal di Indonesia “Bagaimana mungkin industri halal kita bisa maju jika instrumen ini tidak berjalan sebagaimana mestinya” ujarnya.

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan pemerintah harus hadir dan berperan tidak hanya memberlakukan kewajiban sertifikasi tapi juga fasilitasi. “Peran pemerintah mendorong bagaimana supaya  para UKM ini dapat melakukan sertifikasi halal mulai dari pendaftaran, pendampingan hingga bisa mendapatkan sertifikasi halal, dengan begitu kita bisa bersaing dengan industri halal di kawasan Asia.” ujarnya.

Ikhsan mengatakan Malaysia awal memulai sertifikasi halal sekitar tahun 1994 namun sekarang perkembangannya sudah jauh dibandingkan Indonesia yang berbeda empat tahun, di tahun1998, namun  masih berkutat pada pelaksanaan sertifikasi halal.

Menurut Ikhsan untuk mendorong perkembangan sertifikasi halal dibutuhkan antara lain auditor halal yang memadai, lembaga pemeriksa halal, laboratotium yang berkualifikasi, sistem yang mendukung dan tarifnya yang murah, sehingga perkembangan sertifikasi halal di Indonesia lebih cepat yang kemudia berpengaruh pada pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Selain itu menurut Ikhsan salah satu yang dapat dilakukan pemerintah dalam membantu percepatan industri halal dengan melakukan omnibus law, yaitu  suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Nantinya diharapkan upaya penggabungan UU yang memiliki yang garis singgung yang sama menjadi satu UU dapat berpengaruh pada proses pelaksanaan sertifikasi halal menjadi lebih mudah dan cepat. Ikhsan memberi contoh pada UU JPH yang bersinggungan dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, UU Kesehatan dan lain sebagainya dapat lebih disederhanakan. “Saya setuju jika pemerintah mencangkan adanya omnibus law, sehingga tidak ada lagi proses atau kebijakan yang tumpang tinding, serta waktu pelaksanaan menjadi lebih efisien dan praktis” pungkasnya.

About the author: ekonomis

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.