Depkeu Kaji Keluarkan Ijarah Forward Lease

JAKARTA: Pemerintah menetapkan target indikatif penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN/sukuk) ritel sebesar Rp3 triliun pada tahun depan.

Total nilai aset yang dapat dijadikan aset dasar (underlying asset) SBSN dalam penerbitan tersebut ditetapkan sebesar Rp20,3 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto mengatakan aset yang digunakan sebagai aset dasar penerbitan yaitu barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang dimiliki kementerian dan lembaga.

“Pemerintah dapat menerbitkan maksimal sebesar total aset yang dijadikan aset dasar itu, yang dapat berupa sukuk ritel, sukuk korporasi, dan global sukuk,” ujarnya kepada pers kemarin.

Sukuk bertenor 3 tahun itu rencananya mulai dipasarkan pada Januari dan akan diterbitkan pada 10 Februari tahun depan dengan minimal pembelian Rp5 juta dan jumlah maksimal tidak terbatas. Kupon instrumen utang syariah itu akan ditetapkan pada 21 Januari.

Beberapa pelaku pasar modal yang hadir di dalam rapat komitmen penjualan SBSN ritel tersebut mengatakan target indikatif yang disampaikan 18 agen penjual mencapai Rp4,3 triliun. Jumlah tersebut dikabarkan sudah dikumpulkan dan disetujui Ditjen Pengelolaan Utang.

Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu Dahlan Siamat ketika dikonfirmasi tentang jumlah target itu mengatakan tidak menyalahkan kedua jumlah penerbitan indikatif yang berbeda satu sama lain.

“Dua-duanya betul, Rp3 triliun itu dari pemerintah, kalau dari penjual itu merupakan gabungan kesanggupan mereka, jumlah penerbitan juga dapat di-upsize [ditingkatkan] lagi, prinsipnya pemerintah lebih konservatif.”

Instrumen baru

Dia menjelaskan salah satu instrumen baru yang akan diterbitkan yaitu sukuk berbasis proyek (ijarah forward lease).

Untuk merealisasikannya, lanjut Dahlan, pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai dasar hukumnya. “Jadwal penerbitan sukuk berbasis proyek belum pasti karena Rancangan peraturan pemerintahnya masih dalam pembahasan.”

Prinsipnya, lanjutnya, dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) tersebut mencakup proyek kementerian/lembaga dan BUMN yang bisa dibiayai oleh sukuk.

“Fatwa mengenai pembiayaan proyek sudah disetujui Dewan Syariah Nasional. Kami sudah ajukan untuk segera dibuatkan fatwanya, sehingga dalam waktu dekat bisa keluar. Nanti namanya ijarah forward lease,” tuturnya.

Rahmat mengatakan pemerintah berencana menerbitkan surat berharga negara (SBN) bernilai kotor sebesar Rp175,13 triliun tahun depan. Rencana penerbitan itu lebih besar dibandingkan dengan penerbitan tahun ini sebesar Rp144 triliun.

“Depkeu optimistis penerbitan surat berharga negara sebesar Rp175,13 triliun terserap maksimal oleh pasar.”

Pemerintah, lanjutnya, juga sedang mengkaji untuk mengonversi obligasi rekapitulasi Bank Indonesia. Surat utang itu diterbitkan terkait dengan bantuan bank sentral terhadap beberapa bank yang sempat kesulitan finansial pada 1998 (SU-002/MK/ 1998, SU-004/MK/1998, dan SU-007/MK/2007).

Sementara itu, posisi kepemilikan asing di surat utang negara (SUN) per 15 Desember mencapai Rp108,25 triliun atau meningkat dibandingkan dengan hari sebelumnya yaitu Rp107,73 triliun.

Porsi asing di SUN mencapai 18,6% dari nilai total penerbitan obligasi pemerintah senilai Rp581,76 triliun. (21/Agust Supriadi) (redaksi @bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia 

About the author: ekonomis

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.